Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
PERATURAN PAJAK – PUSAT INFORMASI SEMUA PERATURAN … Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Bahwa sehubungan dengan perkembangan informasi terkait Corona Virus Disease… PER-16-PJ-2016 - id.scribd.com PER-16-PJ-2016 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 DAN / ATAU PPH 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DPP. DPP PPh 21: Pegawai Tetap Penerima Pensiun Berkala Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan sebulan lebih dari Rp 4.500.000 Penghasilan berupa Pesangon, JHT yang dibayarkan … PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 Terbaru Tentang ... Nov 28, 2016 · PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 Terbaru Tentang PPh Pasal 21/26, lihat peraturan lainnya tentang pajak di negara indonesia. bila anda pelajar atau seorang yang perpendidikan silahkan bagikan peraturan ini. jangan terlalu pelit menjadi seseorang. karena orang yang selalu membagikan ilmu akan mendapatkan ilmu dan kebahagiaan yang lebih banyak. PER - 16/PJ/2016 - Kabar Pajak
per - 16/pj/2016 - peraturan direktur jenderal pajak nomor : per - 16/pj/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiat . SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – … 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Panduan Cara Menghitung PPh 21 Lengkap dengan Contoh ... Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER – 16/PJ/2016 Bab III Pasal 3, penerima penghasilan atau peserta wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: Pegawai; Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya Daftar Isi - Klikpajak
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Bahwa sehubungan dengan perkembangan informasi terkait Corona Virus Disease… PER-16-PJ-2016 - id.scribd.com PER-16-PJ-2016 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 DAN / ATAU PPH 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DPP. DPP PPh 21: Pegawai Tetap Penerima Pensiun Berkala Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan sebulan lebih dari Rp 4.500.000 Penghasilan berupa Pesangon, JHT yang dibayarkan … PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 Terbaru Tentang ... Nov 28, 2016 · PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 Terbaru Tentang PPh Pasal 21/26, lihat peraturan lainnya tentang pajak di negara indonesia. bila anda pelajar atau seorang yang perpendidikan silahkan bagikan peraturan ini. jangan terlalu pelit menjadi seseorang. karena orang yang selalu membagikan ilmu akan mendapatkan ilmu dan kebahagiaan yang lebih banyak. PER - 16/PJ/2016 - Kabar Pajak
6 Des 2017 Peraturan PPh Pasal 21 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16 /PJ/2016 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu PER
PER-20.PJ.2013.pdf - Google Drive Couldn't preview file There was a problem loading more pages. PER-20.PJ.2013.pdf. PER-20.PJ.2013.pdf New Tax Regulations - Deloitte PER-16/PJ/2014 concerning procedure for preparation and reporting of electronic tax invoice 6 PER-19/PJ/2017 8 November 2017 General Tax Perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak Treatment of issuance and/or use of invalid tax invoices by taxpayers 7 SE-39/PJ/2017 27 November 2017 Value Added Tax lampiran-per-16-pj-2016-29-sept-2016.pdf - LAMPIRAN ... View lampiran-per-16-pj-2016-29-sept-2016.pdf from PPH 101 at Politeknik Keuangan Negaran STAN. LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-16/PJ/2016 TENTANG : … PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – …